Sabtu, 22 Juni 2013

Masalah Sosial-Kependudukan dan Langkah Strategis Dalam Mengatasinya



(Untuk Diikutkan Dalam Lomba Blog BKKBN Malut 2013)
 
Indonesia sebagai salah-satu dari lima besar negara-negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat China (RRC), India, dan Amerika Serikat, setelahnya ada Brazil di urutan ke-lima, secara umum mengalami beberapa masalah-masalah mendesak terkait dengan laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri terhitung sangat cepat, sejak merdeka pada tahun 1945, saat itu jumlah penduduk di Indonesia masih berada pada jumlah 80.000.000 jiwa, jumlah yang sangat cepat bertumbuh apabila dibandingkan dengan tahun ini yang telah mencapai 250.000.000 jiwa (berdasarkan perkiraan BKKBN/Sudibyo Alimoeso dengan laju pertumbuhan 1,49% atas hasil sensus tahun 2010), padahal kalau dihitung rentang waktu dari tahun 1945 ke 2013 termasuk waktu yang singkat dalam skala kalkulasi sensus penduduk tiap  negara. Sebagaimana diketahui, jumlah penduduk Indonesia yang banyak ini juga turut ‘ambil-bagian’ dalam fenomena membludaknya penduduk dunia yang saat ini telah mencapai angka tujuh Miliar jiwa (Berdasarkan Laporan UNFPA/Badan yang menangani masalah kependudukan), UNFPA juga menyebutkan tahun ketika penduduk dunia mencapai kelipatan satu miliar, yaitu pada 1804 jumlah penghuni bumi sebanyak satu miliar orang, pada 1927 menjadi dua miliar, kemudian pada1959 mencapai tiga miliar. Jumlah empat miliar terjadi pada 1974, sedangkan pada 1987 bertambah menjadi lima miliar. Sementara itu pada 1999, tahun ketika angka enam miliar teramati oleh PBB, jumlah penduduk sebesar enam miliar. Dan 2011 hingga 2013 ini sudah berubah drastis menjadi tujuh (7) miliar.

Meningkatnya jumlah penduduk dunia juga berpengaruh terhadap munculnya masalah sosial (Sumber: Getty Images)

Lajunya angka pertumbuhan penduduk yang berdampak pada membesarnya jumlah penduduk, secara langsung akan berpengaruh pada masalah sosial yang sulit untuk ditangani. Pada saatnya kemudian, masalah-masalah mendasar ini akan menimbulkan efek bola salju (Snow balling) sehingganya akan secara aktif mempengaruhi aspek ekonomi, pendidikan, politik, budaya, dan lain sebagainya. Untuk ukuran negara seperti Indonesia, jelas masalah-masalah ini merupakan satu diantara banyak masalah yang mendesak untuk segera diatasi, jika tidak maka proses pembangunan akan terhambat, atau bahkan yang terparah; jalan di tempat.

Masalah Sosial-Kependudukan
Di setiap negara di dunia, pembicaraan mengenai kependudukan setidak-tidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni; kualitas penduduk, kuantitas penduduk, serta mobilitas penduduk. Tiga hal inilah yang merupakan rumusan awal yang memudahkan pihak-pihak terkait (pemerintah) dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul kemudian. Berikut adalah penjelasannya:
1.      Kualitas penduduk
Dilihat dari sudut pandang ini, kualitas penduduk Indonesia umumnya belum mencapai standar minimum, di bidang kesehatan misalnya, mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong dalam standar rendah, lebih-lebih apabila dilihat dari angka kematian yang tinggi serta angka harapan hidup yang sedemikian rendah. Tidak jauh berbeda dengan Tingkat Pendidikan, masyarakat Indonesia umumnya masih hidupp dengan standar pendidikan yang memprihatinkan, bukan saja di daerah-daerah tetapi juga di kota-kota besar, hal ini dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana Indonesia menduduki urutan peringkat terbawah, yakni 108 dari 180 negara yang termasuk didalam indeks. Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, meskipun Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara miskin namun jumlah penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan cukup besar, yaitu sebanyak 37,5 juta penduduk (Berdasarkan standar kemiskinan yang ditetapkan PBB).
2.      Kuantitas Penduduk
Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar disamping sangat berguna untuk memperkuat ketahanan negara, di sisi yang lain memunculkan masalah yang cukup rumit, persoalan-persoalan sebagaimana yang telah disebutkan diatas terjadi secara domino. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cepat secara langsung akan berdampak pada pembengkakan masalah sosial, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja yang ironisnya berkembang sangat lambat. Untuk diketahui Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun, angka ini bertahan fluktuatif hingga sekarang.

Jumlah Penduduk Menyebabkan Bencana Kelaparan Di Afrika (Sumber: New York Times)

3.      Mobilitas Penduduk
Dalam hal mobilitas penduduk, Indonesia menghadapi masalah serius yang lain, fakta bahwa pada saat ini persebaran penduduk di Indonesia belum merata, meski sebelumnya perbandingan penduduk di jawa dan luar jawa yang 70 berbanding 30, sekarang di jawa tinggal 58%. Meski demikian Pulau Jawa masih tetap dikenal sebagai Pulau terpadat di dunia.
Tiga hal diatas yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai parameter dalam mengidentifikasikan persoalan-persoalan yang muncul kemudian, secara spesifik persoalan-persoalan tersebut antara lain:
a.       Angka kemiskinan yang tinggi
Tingginya angka kemiskinan masyarakat terpengaruh oleh berkurangnya lapangan pekerjaan yang berjalan lambat di Indonesia, lebih-lebih lagi kualitas SDM yang tersedia tidak mencapai standar yang baik.
b.      Angka kejahatan yang tinggi
Tingginya angka kejahatan terpengaruh oleh ketiadaan lapangan pekerjaan dan mendesaknya tuntutan ekonomi masyarakat yang kian mencekik. Kejahatan tidak saja dilakukan oleh masyarakat kecil, tetapi juga oleh pejabat-pejabat yang secara aktif melakukan korupsi akibat kentalnya sifat individualis.
c.       Meluasnya Pemukiman Kumuh
Pemukiman kumuh menjadi masalah serius terutama di kota-kota besar, selain juga menimbulkan ketidaknyamanan visual di daerah perkotaan, terkadang pemukiman-pemukiman kumuh tak berizin menimbulkan sengketa-sengketa yang memakan korban manakala masyarakat pemukiman kumuh berhadapan dengan pemerintah.
Pemukiman Kumuh Yang Semakin Meluas (Sumber: Google Images)

d.      Membesarnya Potensi Konflik
Angka pertumbuhan penduduk yang besar disertai dengan ketimpangan-ketimpangan sosial yang kian menyata, secara langsung turut memperbesar potensi konflik antar-masyarakat, hal ini juga terlihat dengan tingginya angka kekerasan antar-masyarakat Indonesia di Era Milennium ini, lebih-lebih dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Potensi Konflik Yang Semakin Membesar Sebagai bagian lain dari masalah kepadatan penduduk (Sumber: Arsip pribadi)

e.       Ancaman Kelaparan
Situasi perekonomian yang kian hari kian sulit, ditambah lagi dengan fakta bahwa produktifitas masyarakat di bidang pangan semakin menurun akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum mumpuni, jelas akan menimbulkan potensi yang mengancam ketahanan pangan nasional, secara matematis jumlah penduduk Indonesia yang sedemikian besar tidak akan mampu terjangkau oleh subsidi atau bantuan pangan langsung dari pemerintah yang sangat terbatas.

Kepadatan Penduduk Menjadi Penyebab Kemiskinan dan Kelaparan (Sumber: Tempo.co.id)

Masalah-masalah sosial-kependudukan sebagaimana yang terjabarkan diatas hanyalah sebagian dari banyak masalah-masalah lainnya, apabila kita melihatnya dari banyak sisi tentulah akan memunculkan kesimpulan argumentatif bahwa masalah ini bukan hanya sekedar rumit, tetapi juga multi-kompleks, penanganan jangka panjang dan terpadu perlu dilakukan secara aktif dan berkelanjutan, termasuk didalamnya dengan memberdayakan berbagai pihak, baik objek (masyarakat) maupun subjek (pemerintah) secara bersama-sama harus mencari jalan keluar dari persaoalan besar di abad milenium ini.

Upaya Penanganan Dan Sinergitas Stakeholder
Adapun mengenai langkah-langkah strategis-taktis yang berlangsung dalam jangka panjang, mungkin telah lama menjadi domain pemerintah yang mungkin paling bertanggung-jawab besar terhadap masalah kependudukan, strategi-strategi tersebut mungkin saja tersisipi didalam master-plan agung yang digaungkan oleh orde baru dengan konsepsi REPELITA-nya (Rencana Pembangunan Lima Tahun), namun demikian nampaknya strategi-strategi tersebut belum menemukan hasil yang baik sebagaimana yang telah kita lihat sekarang ini, sebab rencana-rencana tersebut lebih mengorientasikan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, padahal kalau dianalisis lebih jauh, persoalan utamanya bukan pada pembangunan ekonomi itu saja, atau pada stabilitas politik yang belum keluar dari zona nyaman, lebih dari itu masalah pesatnya pertumbuhan penduduk bisa jadi merupakan masalah utama dan mendasar yang harus diatasi terlebih dahulu.
Untuk alasan itulah maka peran-peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, peran-peran tersebut haruslah terpadu dan memiliki satu tujuan yang jelas, pihak-pihak yang dimaksud harus menciptakan sebuah sinergi yang terencana yang nantinya dapat direalisasikan secara berkelanjutan, upaya-upaya ini bisa saja direncanakan dalam cakupan yang besar maupun kecil, jangka pendek maupun jangka panjang, yang terpenting tidak mengesampingkan faktor sinergitas dan tujuan yang ingin dicapai.
Adapun beberapa langkah strategis dari tujuan yang ingin dicapai, adalah:
a. Lebih menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang sedemikian pesat, namun demikian pemerintah dalam menjalankan program ini juga harus memperhitungkan faktor budaya masyarakat setempat guna merumuskan strategis terpadu dalam melaksanakannya secara efektif. Di sisi yang lain, masyarakat juga harus secara aktif turut menyukseskan program ini dengan kepatuhan menjalankannya.
b.  Perbaikan di Bidang Pendidikan Oleh Pemerintah, terutama dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan yang merata, termasuk menjamin ketersediaan pendidikan bagi kalangan masyarakat miskin dengan mengurangi atau bahkan meniadakan biaya pendidikan. Di samping itu, perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan generasi dan bangsa Indonesia, bahwa pendidikan bukan saja berorientasi pada output yang hanya mencari lapangan kerja, tetapi juga berorientasi pada paradigma menciptakan lapangan kerja.
c. Penataan Mobilitas penduduk, dengan cara kembali menggalakkan program transmigrasi dan memperketat aturan masyarakat desa yang ingin berpindah ke kota besar dengan tujuan mencari pekerjaan. Hal ini akan efektif dilakukan apabila pemerintah secara serius membangun daerah-daerah di luar pulau Jawa, terutama daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia.
d.   Mengurangi angka pengangguran dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata di seluruh bidang, hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalisasikan peran BUMN dan BUMD dalam kegiatan ekonomi, sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi yang lain, pemerintah juga dituntut untuk mempermudah izin usaha demi memperlancar arus investasi yang nantinya membuka keran lapangan kerja.

Pengangguran Yang Mendesak Untuk Diatasi (Sumber: Google Images)

e.  Perbaikan Menyeluruh Di Bidang Kesehatan, dapat dilakukan dengan membangun fasilitas-fasilitas kesehatan, baik teknis maupun tenaga kesehatan untuk menciptakan keadaan masyarakat yang sehat dan produktif.
Pada akhirnya, semua langkah-langkah strategis seperti yang telah disebutkan diatas tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ada kesadaran dan kemauan semua pihak untuk mewujudkannya. Pemerintah di satu sisi harus menyediakan dan melaksanakan langkah-langkah strategis diatas, sementara masyarakat di sisi yang lain haruslah paham dan sadar untuk kemudian mematuhi berbagai kebijakan-kebijakan yang coba dibuat pemerintah, tanpa kesadaran bersama tentu semuanya tidak akan terwujud. Mengutip apa yang dikatakan oleh Ernest Hemingway dalam kata pengantar di bukunya The Old Man And The Sea; If You Not Agree, We Have Degree. Harus ada persetujuan universal dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis diatas, bagaimanakah caranya...? Mari kita lakukan bersama...!

1 komentar: